Ketua MPR RI Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tetap menyisakan pekerjaan rumah bagi parlemen dan pemerintah yang bakal datang. Selain putusan PHPU, ada juga beberapa putusan MK mengenai uji materi UU Pemilu yang kudu ditindaklanjuti.

Dosen tetap pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, dan Universitas Pertahanan RI (Unhan) ini juga mengatakan salah satunya adalah mengenai perbaikan patokan main dalam pemilu (legislatif dan presiden-wakil presiden).

Saat mengajar mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional dengan Nilai Demokrasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur, di Jakarta, Bamsoet mengatakan pandangan beragam pihak dan pendapat para mahir yang juga bisa menjadi masukan berbobot dalam melakukan pembaruan norma nasional agar penyelenggaraan pemilu semakin demokratis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Misal, pandangan presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa kerakyatan di Indonesia ribut dan melelahkan. Serta pandangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai politik semakin mahal.

"Berbagai pandangan tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya pertimbangan untuk menyempurnakan sistem pemilu, baik dari segi peraturan maupun teknis di lapangan," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/4/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengungkapkan secara umum dari beragam putusan MK dan hasil pertimbangan pemilu dan pilkada dari beragam kalangan. Ada beberapa perihal yang perlu disempurnakan dalam UU Pemilu yang bakal datang, antara lain mengenai sistem pemilu, periode pemisah parlemen, periode pemisah pencalonan presiden - wakil presiden, besaran bangku per dapil, konversi bunyi menjadi kursi, keserentakan Pemilu, digitalisasi, hingga biaya politik yang mahal.

"Ada baiknya penyempurnaan UU Pemilu tersebut selesai pada awal masa pemerintahan yang bakal datang. Jika selesai di tahun 2025 alias 2026, maka partai politik dan penyelenggara Pemilu serta pihak mengenai lainnya mempunyai cukup waktu melakukan sosialisasi dan persiapan hingga penyelenggaraan Pemilu 2029," ujar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menyebutkan, kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2017 lampau sudah melakukan kajian yang menekankan perlunya negara datang memberikan support terhadap pendanaan partai politik. Sehingga partai politik tidak tersesat dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Menurut Bamsoet, idealnya, per bunyi sah yang didapatkan partai politik dikompensasi Rp 16.922. Dari kebutuhan ideal tersebut, setidaknya menurut KPK dan LIPI, negara bisa memenuhi 50 persennya, ialah sekitar Rp 8.461 per suara.

Saat ini, berasas PP Nomor 1 Tahun 2018, negara hanya memberikan support pendanaan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per bunyi sah.

"Hasil kajian KPK dan LIPI tersebut sangat menarik untuk dielaborasi lebih jauh, sehingga partai politik tidak lagi terjebak dalam oligarki. Membersihkan partai politik dari torpedo oligarki kekuatan duit juga bakal berefek pada kualitas pengambilan keputusan politik dalam melayani kepentingan rakyat yang lebih besar," tandasnya.

(prf/ega)